ILMU
PENGETAHUAN SOSIAL
PERISTIWA-PERISTIWA POLITIK DAN
EKONOMI INDONESIA
PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN
Bab 4
A. Pendahuluan
Sejak bubarnya RIS pada tanggal
17-8-45, secara resmi Indonesia kembali ke NKRI dan menggunakan sistem : UUDS
1950, Sistem Kabinet Parlementer, dan Demokrasi Liberal sampai
tebentuknya konstitusi lengkap. Ciri-ciri pada sistem kabinet parlementer
tersebut adalah :
a)
Kabinet
dapat dijatuhkan setiap waktu oleh parlemen, sebaliknya pemerintah juga dapat
membubarkan parlemen
b)
Masa
jabatan kabinet tidak ditentukan dengan pasti lamanya
c)
Susunan
anggota dan program kabinet didasarkan atas surat terbanyak dalam parlemen
d)
Kabinet
dipimpin PM yang bertanggung jawab kepada parlemen
e)
Kedudukan
kepala negara tidak dapat diganggu gugat
Dalam masa liberal, dilakukan pemilu
pertama (tahun 1955) yang diharapkan rakyat Indonesia, menjadi penolong negara
agar lebih baik, namun sebaliknya dengan terjadinya krisis ekonomi dimana-mana,
maka setelah ini Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal
5 Juli 1959. Sejak Dekrit Presiden, Indonesia mengalami demokrasi terpimpin.
B. Proses Kembalinya NKRI
1. Perjuangan Indonesia
Hasil Perjanjian Renville memisahkan
Indonesia menjadi beberapa negara bagian. Tapi perjuangan bersenjata dan
diplomasi mendatangkan kedaulatan dari Belanda pada 27-12-49. Sejak saat itu,
Indonesia berbentuk RIS dengan UUD RIS (federal) dengan 9 daerah otonom dan 7
negara bagian.
9 daerah otonom adalah :
a. Riau d.Kal-bar g. Kal Tenggara
b. Bangka e.Dayak Besar h. Kal-tim
c. Belitung f. Banjar i. Ja-teng
7 negara bagian adalah :
a. Sum-tim e. Madura
b. Sum-sel f. NIT
c. Pasundan g. RI
d. Ja-tim
Namun semangat ingin kembali ke NKRI
tetap ada, sehingga dalam proses kembalinya ke NKRI, terbagi menjadi 2
golongan, yaitu : golongan setuju, dan golongan tidak setuju nya kembali ke NKRI. Peranan
golongan tidak setuju semakin nampak jelas terlihat kejahatannya sejak Sultan
Hamid (menteri negara) bekerja sama dengan Raymond Westerling yang
membantai 40.000 orang Sulawesi dengan
APRA nya.
Negara yang mempelopori niat kembali
ke NKRI adalah Pasundan, hingga pada akhir Maret 1950 golongan setuju
hanya tersisa menjadi 4 negara : Kal-bar, Sum-tim, NIT, dan RI. Namun
pada 21 April 1950, Presiden Sukawati dari NIT mengumukan bersedia bergabung
dengan golongan setuju.
Melihat dukungan yang sangat banyak,
sehingga diadakan pertemuan yang disetujui dengan piagam, yang berisi :
-
Kesediaan
bersama untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan dari negara RIS yang
berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945
-
Penyempurnaan
konstitusi RIS dengan memasukan bagian-bagian penting dari UUD RI tahun 1945
Setelah persetujuan ini, diadakan
perubahan UUD RIS menjadi UUD RI yang disahkan pada 15-8-50 dan berlaku pada
17-8-50. Sejak saat itu, Indonesia menggunakan UUD 50 dan demokrasi
Liberal dengan sistem kabinet parlementer.
2. Alasan kembali nya Indonesia
menjadi NKRI
Alasan
kembali nya Indonesia menjadi NKRI adalah karena :
a.
Negara-negara bagian merupakan negara boneka yang dibuat Belanda
b.
Perpecahan negara bertentangan dengan cita-cita proklamasi
C. Negara Kesatuan Republik
Indonesia
1.
Demokrasi
yang dipakai Indonesia
Demokrasi yang dipakai
Indonesia setelah menjadi kesatuan kembali adalah demokrasi liberal (1950-1959), berciri-ciri :
-
Kabinet
= Parlementer
-
Para
menetri bertanggung jawab kepada parlemen
-
Presiden
hanya sebagai kepala negara
-
Sering
terjadi pergantian kabinet
-
Program
tidak berjalan dengan baik
-
Terdapat
partai : a. Pemerintah : Masyumi, PNI, NU, dan PKI
b. Oposisi : partai yang tidak memiliki
kedudukan tapi bertugas
untuk mengkritik
-
Banyak
pemberontakan
2.
Pemilu
I
Sebagai negara demokrasi,
Indonesia harus mengadakan Pemilu. Maka Indonesia pun mengadakan pemilu yang
pertama pada tahun 1955 di tingkat Pusat dan Daerah. Pemilu I
diadakan pada masa Buharuddin Harahap. Pemilu I dibagi menjadi :
29 sept 55 anggota DPR
2
gelombang
15 des 55 anggota konstituante (pembuat
UUD)
Dalam pelaksanaannya,
Indonesia terbagi menjadi :
1.
16
daerah pemilihan
2.
208
kabupaten
3.
2139
kecamatan
4.
43429
desa
Pemilu tentunya terdiri dari
beberapa kabinet, yaitu :
1.
Natsir = (6 sept 50 – 21 mar 51)
Irian Barat
2.
Sukiman = (27 aprl 51 – 23 feb 52)
persetujuan dengan AS
3.
Wilopo = (30 mar 52 – 2 jun 53 )
Tanjung Marowa
4.
Ali
Sastroamijoyo I = (31 jul 53 – 24 jul 55)
Perselisihan di TNI AD, dan pada partai Natsir sudah direncanakan tentang Irian
Barat untuk mebubarkan UNI namun gagal meminta
tandatangan persetujuan Presiden untuk pembubaran
UNI-IND
5.
Burharudin
Harahap = (12 agst 55 – 3 mar 56) Berhasil melaksanakan pemilu I
6.
Ali
Sastroamijoyo II = ( 24 mar 56 –
14 mar 57) Munculnya pemberontakan PRRI di Sumatera
7.
Juanda = (9 apr 57 – 5 jul 59)
memisahkan diri
Pada pemilihan untuk konstituante
berhasil membentuk dewan konstituante, setelah keberhasilan ini maka diadakan
rapat konstituante untuk membentuk UUD. Namun usaha Dewan Konstituante gagal
dalam membentuk UUD.
Sebab kegagalan Dewan Konstituante
adalah:
-
Perdebatan
terus menerus menganai Ideologi negara dengan 4 partai besar
-
Setiap
persidangan tidak memenuhi kuorum (2/3 dari jumlah kehadiran)
3.
Tindakan
Presiden
Karena dewan kontituante tidak dapat
melaksanakan tugas nya dengan baik, maka Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit
presiden pada 5 Juli 1959 yang berisi :
a. Pembubaran konstituante
b. Berlakunya UUD 45 kembali
c. pemakluman bahwa pembentukan MPR
dan DPAS akan dilakukan dalam waktu sesingkat-singkat nya.
Dalam upaya agar Indonesia menjadi
lebih baik, maka Presiden Soekarno mengeluarkan juga konsepsi Presiden,
yang berisi :
a. Sistem demokrasi liberal akan
diganti dengan demokrasi terpimpin
b. Akan dibentuk 'Kabinet Gotong
Royong' dan menteri-menteri nya yang terdiri atas orang-orang dari
4 partai besar (PNI, Masyumi, NU, dan PKI)
c. Pembentukan dewan nasional yang
terdiri atas golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. Bertugas untuk memberi
nasihat pada kabinet baik diminta ataupun tidak
4.
Pergolakan
Sosial Politik
Diawali oleh adanya
pemberontakan antar daerah melawan pemerintahan pusat yang dibagi atas beberapa
peristiwa :
1.
APRA
-
latar
belakang : ● Tentara APRA sesungguhnya
ingin menjadi tentara Pasundan dan menolak TNI
● Saat Negara RIS dibagi menjadi beberapa
bagian (termasuk Pasundan yang ingin kembali ke NKRI) ada
beberapa kelompok yang menamai diri sebagai APRA dan
mereka ingin bertanggung jawab atas keamanan Pasundan
atau ingin menjadi tentara nasional Pasundan
●
Mempertahankan NIT dan tuntutan pada RIS
-
Dipimpin
oleh Sultan Hamid kedua ( ktua BFO ) dengan latar mempertahankan
Pasundan
-
Terjadi
pada 23 Januari – 24 Januari 50 di Bandung
2.
Andi
Azis
-
Latar
belakang : mempertahankan NIT
-
Penyelesaian
: a. Tahap 1 = Andi Azis diminta ke Jakarta untuk diadili, namun tidak datang
b. Tahap 2
= Diberi alternatif, menyerah dan bila tetap bertahan
di Sulawesi maka pasukannya akan dimusnahkan
3.
Pemberontakan
RMS
-
latar
belakang : mempertahankan maluku selatan
-
dipimpin
oleh : Dr. Soumakil (mantan Jaksa Agung NIT)
-
dalam
pertempuran Niew Victoria, gugurlah Kolonel Slamet Riyadi
4.
PRRI
dan Permesta
a. PRRI
-
latar
belakang : terbentuknya beberapa dewan
-
Benteng
= Letnal Kolonel Achmad Husein di padang
-
Gajah
= Kolonel Simbolon di medan
-
Garuda
= Kolonel Barlian di Sumsel
-
Manguni
= Kolonel Ventje Sumual di Sul-ut
-
Sebab
:
-
Tidak
setuju pada konsepsi presiden tentang demokrasi terpimpin
-
Menghendaki
adanya otda
-
Tidak
setuju dengan perimbangan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah
-
Tindak
lanjut : pemberontakan Juanda dibubarkan namun karena tidak dikabulkan maka
didirikan PRRI-Permesta
b. Permesta
-
Diawali
dengan pembentukan manguni, dan diatasi dengan Operasi merdeka ( gabungan
operasi sapta marga 1,2,3, dan 4 oleh Ruminto Hendra Ningrat ) dan operasi mena
1 dan 2
D.
Masa
Demokrasi Terpimpin
Berlangsung selama tahun 1959 atau
pada masa keluarnya dekrit presiden, dan berpuncak pada peristiwa G 30S/PKI
MPR Tertinggi
Negara
MA BPK DPA DPR PRESIDEN Tinggi Negara
MENTERI
Penyimpangan
yang terjadi :
a.
GBHN
Seharusnya MPR yang membuat, tapi MPR
hanya mengesahkan sehingga kedudukan MPR
dibawah Presiden
b.
Banyak anggota MPR menjabat sebagai menteri
c.
Presiden menjabat sebagai DPA
d.
Presiden membubarkan DPR karena RAPBN nya ditolak
Seharusnya
:
a.
Presiden melakukan GBHN diawasi oleh DPR dan dilaporkan ke MPR
b.
Jika RAPBN bulanan ditolak DPR, Presiden menggunakan RAPBN tahun lalu
Keterangan
Bagan diatas :
1.
Terpusat
pada kepemimpinan Presiden Soekarno
2.
Terjadi
penyimpangan UUD 45 →
1966 mulai orde baru
-
Pembentukan
MPR :
-
Setuju
kembali ke UUD 45
-
Setia
pada Perjuangan RI
-
Setuju
pada manipol USDEK
-
UUD
45
-
Sosialisme
Indonesia Komunis
-
Demokrasi
terpimpin
-
Ekonomi
Terpimpin
-
Kepribadian
Indonesia
-
Manipol
(Manifestor Politik) berdasar pada pidato presiden yang berjudul 'Penemuan
Kembali Revolusi Kita'
-
Manipol
dijadikan GBHN (dibuat oleh Presiden)
-
Kedudukan
MPR dibawah Presiden karena MPR dijadikan sebagai menteri
-
Ketua
DPAS dijabati Presiden
-
DPR
hasil pemilu dibubarkan, dibanti DPR GR, sebab DPR menolak RAPBN yang diajukan
Presiden
-
Dibentuk
front Nasional, yang bertugas
-
Menyelesaikan
revolusi nasional Indonesia
-
Melaksanakan
pembangunan semesta nasional
Namun, kenyataan nyam Front Nasional untuk memperluas cita-cita PKI
-
Pengangkatan
jabatan Presiden seumur hidup
3.
Penyimpangan
terhadap Pancasila
-
Semua
lembaga negara harus berintikan Nasakom (PNI, NU, dan PKI)
-
Peristiwa
G 30S/PKI
4.
Kebudayaan
Barat dilarang berkembang di Indonesia
5.
Politik
Luar Negeri menjadi 2
NEFO vs OLDEFO
(neg berkembang) (neg maju)
Anti Nekolim = Indonesia Nekolim
= Penjajah
-
Indonesia
konftontasi dengan Malaysia sebab dibentuknya federasi Malaysia
-
Indonesia
keluar dari PBB karena Malaysia dipilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB
-
Terbentuk
Pons Jakarta – Peking (Pyong Yang - Hanoi)
6.
Di
dalam negeri
-
Politik
mercusuar (terang diluar, gelap didalam) = Pengembangan monas, dan senayan
Peta Negara Republik Indonesia
Serikat
dan Negara Pecahan
(Menurut Perjanjian KMB)
Keterangan
:
1.
Republik
Indonesia Serikat
2.
Sumatera
Selatan
3.
Pasundan
4.
Jawa
Tengah
5.
Jawa
Timur
6.
Madura
7.
Negara
Indonesia Timur
8.
Borneo
Timur
9.
Borneo
Tenggara
10. Banjar
11. Dayak Besar
12. Borneo Barat
13. Belitung
14. Bangka
15. Riau
Tidak ada komentar:
Posting Komentar