ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
USAHA PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN
INDONESIA
Bab
3
A. Pendahuluan
Sebelum Indonesia merdeka, Indonesia
mengadakan sidang BPUPKI untuk membentuk dasar sebuah negara. Berikut adalah
tanggal sidang dan hasil sidang BPUPKI :
1.
29 Mei
– 1 juni 1945 = Pembentukkan Dasar
Negara
Pada tanggal 22 Juni, Indonesia
melakukan peresmian Piagam Jakarta
2.
10 –
16 Juli 1945 = Pembentukan UUD
1945, dan penetapan Piagam Jakarta sebagai Undang-undang
Setelah Indonesia merdeka, tentu beberapa
usaha melengkapi Indonesia sebagai negara sendiri dikembangkan. Maka berikut
ini adalah tanggal dan hasil penting dari peristiwa pengembangan program
sesudah Indonesia merdeka :
1. 17
Agustus 1945 = Proklamasi Kemerdekaan
2. 18
Agustus 1945 = Sidang PPKI I, yang memiliki
hasil sidang :
ñ Presiden dan Wapres dipilih secara
aklamasi, merupakan anjuran ide dari Otoiskandar dinata
ñ Pengesahan UUD 1945
ñ Pernyataan adanya KNIP
dalam UUD 1945, ada yang
bertuliskan 'Presiden harus beragama Islam', dihapus karena dianggap tidak sesuai dengan beragamnya agama di
Indonesia. Usul penghapusan ini
diusulkan oleh Moh Hata.
3.
19
Agustus 1945 = Sidang PPKI II, yang memiliki
hasil sidang :
ñ Pembagian Wilayah Indonesia menjadi 8 prov
ñ Pembentukan kementrian negara ( 12 dep + 4
Mentri )
ñ Pembentukan Komite Nasional
Saat Indonesia merdeka, Indonesia
memiliki 8 provinsi, dan 12 departemen.
8 provinsi di Indonesia adalah sebagai berikut :
Keterangan:
1.
Sumatra = Teuku Muhammad Hasan
2.
Jawa
Barat = Sutarjo
Kartohadi Kusumo
3.
Jawa
Tengah = R. Panji Suroso
4.
Jawa
Timur = R. M. Suryo
5.
Sunda
Kecil = I Gusti Ktut
Puja
6.
Kalimantan
/ Borneo = Pangeran Muhammad Nur
7.
Sulawesi = G. S. S. J Ratulangi
8.
Maluku = J. Laturharhary
dan 12 departemen Indonesia terdiri
dari :
1.
Dep Dalam
Negeri R.A.A.
Wiranata Kusumah
2.
Dep
Luar Negeri Mr.
Achmad Subarjo
3.
Dep
Keuangan Mr.
A.A Maranis
4.
Dep
Kehakiman Mr.
Prof. Dr. Supomo
5.
Dep
Kemakmuran Ir.
Surachman Cokroadisuryo
6.
Dep
Pertahanan Supriyadi
7.
Dep
Kesehatan Dr.
Buntaran Martoatmodjo
8.
Dep
Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan Ki
HajarDewantara
9.
Dep
Penerangan Mr.
Amir Syarifuddin
11. Dep Pekerjaan Umum Mr. Abikusno Cokrosuyoso
12. Dep Perhubungan ( ad. Interim ) Mr. Abikusno Cokrosuyoso
4.
22
Agustus 1945 = Sidang PPKI III, yang
memiliki hasil sidang :
ñ Pembentukan KNIP
ñ Pembentukan BKR
ñ Pembatalan PNI
Saat Sidang PPKI III, Drs. Moh Hatta
berhasil mengambil beberapa keputusan
penting, yaitu :
1.
Pembentukan
Komite Nasional Indonesia
KND DPRD
Komite Nasional (KNI)
KNIP
MPR
PPKI menyetujui pembentukan KNIP ini
oleh karena itu, pembentukan KNI juga termasuk dalam hasil sidang PPKI III.
KNIP berfungsi sebagai DPR sebelum Pemilu dilaksanakan. Pada 29 Agustus 1945,
diadakan pelantikan Anggota KNIP di Gedung Kesenian dengan susunan :
ñ Ketua : Mr. Kasman Singodimejo
ñ Wakil Ketua I : Sutarjo
Kartohadikusumo
ñ Wakil Ketua II : Mr. J.
Latuharhary
ñ Wakil Ketua III : Adam Malik
2.
Pembatalan
Partai Nasional Indonesia ( PNI )
PNI dibatalkan sebagai partai
tunggal di Indonesia karena untuk pengembangan
kehidupan yang demokratis seharusnya tidak ada partai Tunggal
3.
Pembentukan
Badan Keamanan Rakyat ( BKR )
BKR sebagai bagian
dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang ( BPKKP ) yang bertujuan memelihara keamanan dan
keselamatan rakyat serta merawat para korban perang. Anggota-anggota nya
merupakan bekas anggota Peta, Heiho, Seinendan, dan Keibodan. BKR kini
berubah menjadi TNI seiring dengan jalannya waktu, seperti :
BKR TKR TKR TRI TNI
22-8-45 5-10-45 1-1-46 16-1-46 3-6-47
lokal nasional keamanan rakyat pembelaan di Jogjakarta
dipimpin oleh Jdr. Sudirman
di Jogjakarta
dihilangkan karena pemerintah takut
bermusuhan dengan pihak asing
B. Usaha Pembelaan Kemerdekaan Indonesia
Kemerdekaan Indonesia tentu merupakan
sebuah bencana bagi negara yang telah menjajah Indonesia. Oleh karena itu,
usaha-usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia sangat diperlukan demi menjaga
keutuhan Negara Indonesia meski harus berperang kembali melawan Jepang dan
Belanda yang sudah dibantu oleh NICA dan AFNEI.
Perjuangan
Mempertahankan Kemerdekaan
Diplomasi Militer
Perundingan Linggarjati Pertempuran 10 Nov 1945
Perundingan Renville Pertempuran
Bandung Lautan Api
Perundingan Room Royen Pertempuran
Medan Area
Konferensi Inter Indonesia
KMB
Jenis perjuangan
Indonesia adalah sebagai berikut :
A. MILITER
Kedatangan Sekutu
dan NICA
Kedatangan Sekutu dan NICA pada
beberapa daerah Indonesia dibagi menjadi beberapa wilayah ( digunakan sebagai
markas Belanda ) :
ñ Sumatra :
Medan
ñ Jawa bagian barat, dan Jawa bagian tengah : Jakarta
ñ Jawa bagian Timur : Surabaya
Tugas Sekutu di Indonesia adalah :
ñ Membebaskan tawanan perang
ñ Menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang
ñ Mengumpulkan dan Memulangi tentara Jepang
ñ Menegakan kekuasaan di Indonesia
Markas Belanda ada di : Jawa Barat (
jakarta ), Jawa Timur ( surabaya ), Sumatera ( medan )
Kedatangan sekutu awalnya disambut
baik oleh Rakyat Indonesia, namun kenyataannya lain. Di kota-kota yang
didatangi pasukan Sekutu sering terjadi insiden, bahkan terjadi pertempuran
demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia, antara lain sebagai berikut :
I. Indonesia vs
Belanda+Sekutu
a. PERTEMPURAN
SURABAYA ( 10 NOV 1945 )
Rakyat Surabaya awalnya mengira
datangnya Belanda adalah untuk menarik tahanan perang Jepang, namun Belanda
malah mengeluarkan ultimatum untuk menyerahkan semua senjata yang didapat dari
Jepang. Tidak berhenti sampai di situ, Belanda menyerang tahanan di Penjara RI,
kedua hal ini lah yang membuat rakyat Surabaya marah. Dan sebab khusus
meledaknya pertempuran ini adalah : Meninggal nya Jendral Mallaby dalam
insiden di depan gedung Internatio. Dan kemudian, Belanda mengeluarkan
ultimatum lagi yang berisi bahwa pukul 6 pagi rakyat surabaya harus menyerah
tanpa syarat. Karena rakyat Surabaya menolak karena tidak ingin di jajah lagi,
maka meledak lah pertempuran tersebut. Rakyat Surabaya dengan mati-matian
membela kemerdekaan, maka peristiwa ini dikenal sebagai Hari Pahlawan.
b. INSIDEN BENDERA SURABAYA
Karena adanya sekelompok tentara
Belanda yang menyamar sebagai petugas Palang Merah Internasional dan memanjat
hotel Yamato / Orange, dan lalu mengibarkan bendera Belanda. Maka pemuda
Suarabaya menurunkan bendera Belanda,merobek warna birunya agar tersisa
merah-putih, dengan demikian bangsa Belanda marah dan terjadilah insiden di
horel Yamato tanggal 19 september 1945.
c. PERISTIWA AMBARAWA
Belanda sampai di Magelang dan
melakukan penyerangan terhadap rakyat Indonesia, karena peperangan ini maka
diadakan genjatan senjata, namun Belanda masih menggunakan tentara yang masih
di Indonesia untuk menyerang Indonesia. Hal ini lah yang memicu terjadinya
perang yann mengharuskan Indonesia melawan Belanda yang dibantu dengan Sekutu.
d. MEDAN AREA
Sekutu yang diboncengi NICA sampai di
Medan, dan mengeluarkan ultimatum untuk menyerahkan senjata yang di dapat dari
Jepang, dan juga Sekutu memberi baas-batas wilayah di Medan, ini lah mengapa
dinamakan Medan Area.
e. BANDUNG LAUTAN API
Sekutu dan Belanda datang, dan
memberikan ultimatum pertama yang berisi rakyat Bandung harus menyerahkan
senjata yang diperoleh dari Jepang ( di setiap daerah yang didatangi Belanda
maupun sekutu, ultimatumny hampir sama, yaitu : menyerahkan senjata yang di
dapat dari Jepang. Hal ini dikarenakan, Sekutu dan Belanda memiliki hak
mendapatkan seluruh yang Jepang dulu miliki saat menjajah Indonesia, karena Belanda
dan Sekutu sudah menang terhadap Jepang). Dan ultimatum kedua yang berisikan bahwa rakyat Bandung
harus mengosongkan Bandung bagian utara sesuai dengan saran pemerintahan dari
Jakarta demi kebaikan warga agar tidak merenggut korban jiwa. Pemerintahan dari
Jogjakarta menyarankan untuk tetap tinggal di daerah itu agar tidak menjadi
markas Belanda.
Setelah mengikuti saran dari
pemerintahan pusat Jakarta, agar setelah ditinggal tidak menjadi markas Belanda
dan Sekutu, maka rakyat Belanda meledakan gedung senjata untuk membakar kota
bandung bagian utara.
f. PUPUTAN MARGARANA
Arti kata Puputan sendiri adalah
habis-habisan, maka arti Puputan Margarana adalah Perang Habis-habisan Sampai
Titik Darah Penghabisan.
Pada perundingan Linggarjati, Bali
tidak termasuk prov Indonesia padahal sejak awal Indonesia merdeka Bali
termasuk pulau di prov. Sunda Kecil namun kini Belanda dimasukan ke dalam
Negara Indonesia Timur ( Sebuah negara boneka yang dibuat oleh Belanda dan
Sekutu ), maka mereka melakukan perang melawan Belanda dan Sekutu sampai titik
darah penghabisan.
g. PERISTIWA WESTERLING DI MAKASSAR
Dinamakan Westerling adalah karena
seorang pimpinan Belanda , bernama Westerling adalah seorang pemimpin yang
sangat kejam, diamembantai 40.000 orang tak berdosa.
Robert Wolter Monginsidi, seorang
pejuang dari Makassar memimpin rakyat Makassar melawan Belanda dan sekutu.
h. PERISTIWA MERAH PUTIH DI MANADO
Terdapat tangsi ( penjara ) putih, dan
tangsi hitam yang berisi rakyat Indonesia. Suatu saat, penjara itu berhasil di
dobrak oleh rakyat Indonesia dan kemudian membalikan memasukan tentara Belanda
ke dalam Penjara itu. Sebagai lambang kemenangan, rakyat Manado mengibarkan
bendera merah putih
II. Indonesia vs
Jepang
a. di Jakarta : Merebut gudang senjata di Cilandak
b. di Bandung : Merebut senjata di lap udara Andir ( kini husein sastranegara)
c. di Semarang : Isu bahwa air PAM Semarang ( di Candi ) telah di racuni Jepang, dan saat akan di periksa kebenarannya oleh
Dr. Karyadi, dia ditembak oleh Jepang. Hal
ini memicu pecahnya perang
5 hari di Semarang
B. DIPLOMASI
Perundingan-Perundingan
tanpa menyebabkan perang :
1.
Soekarno
– Van Mook = 25 okt 45, Belanda
ingin menjadikan Indonesia menjadi neg persemakmuran
2.
Syahrir
– Van Mook = 17 Nov 45 Inggris bermaksud mempertemukan dan
menjelaskan tujuan Sekutu ke Indonesia
3.
Syahrir
– Van Mook = 10 Feb 46, Belanda
menyampaikan pernyataan politik pemerintah Belanda :
ñ Indonesia akan dijadikan neg Commonwealth
berbentuk federasi milik sendiri, dan dalam lingkungan Belanda
ñ Urusan dalam negeri diatur Indonesia, dan
urusan luar negeri diatur Belanda
4.
Perundingan di Hooge Veluwe = 14-25 april 46, dalam perundingan ini tidak menghasilkan hasil dan Belanda hanya mau mengakui secara de facto pulau Jawa
dan Madura serta dikurangi wilayah yang
diduduki Sekutu
Perundingan-perundingan
yang tidak menyebabkan perang :
Linggarjati Agresi Militer I
Renville Agresi Militer II
Room Royen
Intern Indonesia
KMB
Perundingan
Linggarjati
diwakilkan oleh Sutan Syahrir, dan
dalam perundingan ini Indonesia hanya tersisa pulau Sumatera, Jawa, dan Madura
Dampak Perundingan Linggarjati ini
adalah :
1.
Wilayah
Indonesia menyempit
2.
Sutan
Syahrir di turunkan dan digantikan Amir Syariffudin
Perundingan Linggarjati dilanggar oleh
Belanda dengan mengadakan agresi militer I pada tanggal 21 Juli 47, dan juga
dengan menolaknya Indonesia untuk mengakui negara boneka Belanda. Akibat
pelanggaran Belanda ini, maka atas anjuran India dan Australia kepada PBB,
dibentuklah KTN (komisi tiga negara), yang terdiri dari :
ñ Australia =
diwakili Richard Kirby, membela Indonesia
ñ Belgia =
diwakili Paul Van Zeeland, membela Belanda
ñ Amerika =
Dr. Frank Graham, netral
Perundingan Renville
Pada
Perundingan ini berbunyi : Indonesia harus mengakui wilayah kekuasaan Belanda
berdasarkan agresi militer I dan pada perundingan denga Van Mook. Dalam
Perundingan Renville, Indonesia berbentuk RIS. Pada perundingan ini
mengahsilkan :
a)
Disetujui
nya genjatan senjata
b)
TNI
harus ditarik mundur dari daerah yang dikuasai Belanda
c)
Indonesia
akan dijadikan negara UNI Belanda
Dampak Perundingan Renville ini adalah
:
1.
Wilayah
Indonesia semakin sempit
Pulau Sumatera –
(Medan + Palembang), Jabar, Jateng, beberapa daerah Jatim
2.
Amir
Syariffudin tidak dipercaya dan diganti oleh Moh. Hatta
3.
Belanda
mengajukan untuk menjaga keamanan Indonesia
4.
KTN
diubah menjadi UNCI
Setelah perundingan ini, terjadilah
Agresi Militer II dengan sasaran Jogjakarta. Karena pada saat itu DIY tidak
aman maka pemerintahan dipindahkan ke Bukittinggi, Sumatera dengan pemimpin Mr.
Syariffudin Prawira Negara. Agresi ini, dipatahkan dengan serangan Umum 1 Maret
49, yang berlangsung selama 6 jam.
Dampak dari Serangan Umum 1 Maret 49
adalah :
ñ Menurunkan moral bangsa Belanda
ñ Meningkatkan mental bangsa Indonesia
Perundingan
Room Royen
Hasil dari perundingan ini dinyatakan
oleh dua orang, Mr. Moh Roem, dan Mr. Van Royen. Berikut pernyataan tersebut :
(a) Mr. Moh Roem
ñ Mengeluarkan perintah untuk menghentikan
perang gerilya
ñ Bekerja sama dalam menciptakan kedamaian
ñ Turut dalam KMB untuk mempercepat
kedaulatan RIS dengan tidak bersyarat
(b) Dr. Van Royen
ñ Menyetujui kembalinya pemerintahan ke DIY
ñ Menjamin pengehentian gerakan militer dan
pembebasan tahanan politik
ñ Tidak akan mendirikan negara yang dikuasai
RI sebelum tanggal 19 Desember 48, dan tidak merugikan Republik
ñ Menyetujui adanya RI dalam RIS
ñ Berusaha untuk segera mengadakan KMB
setelah pemerintahan kembali ke DIY
Konferensi
Inter Indonesia
Adalah gabungan RI + BFO, dan membahas
agar tidak ada perubahan dalam bendera dan bahasa yang digunakan rakyat
Indonesia
KMB
saat adanya KMB, ada pula
hambatanannya, yaitu :
Belanda
menginginkan RI menjadi UNI, dan RI menginginkan UNI sementara
Belanda menginginkan
kedaulatan Indonesia dengan penyerahan, RI ingin kedaulatan didapat dengan
pengakuan. Dan juga masalah tentang Irian Barat dan Hutang Hindia Belanda.
Hasil KMB adalah :
ñ akan diangkat APRIS
ñ Irian Barat akan dibahas 1 tahun kemudian
ñ Kedaulatan
dari Belanda
di jakarta di Belanda
Sri Sultan, dan
Lovink Moh Hatta, dan Ratu
Yuliana
Faktor – Faktor
yang memaksa Belanda keluar dari Indonesia adalah :
1.
dari
dalam
ñ Belanda menyadari bahwa kekuatan militernya
tidak cukup kuat memaksa RI untuk tunduk
ñ Kerugian perkebunan dan pabrik dalam
membiyayai biaya perang
ñ Tidak mendapat dukungan politik dari dalam
negeri
ñ Para pejuang RI terus melakukan perang
gerilya dan serangan umum
2.
dari
luar
ñ AS mengancam akan mengentikan bantuan
pembangunan kepada Belanda
C. Masa
Kemerdekaan Indonesia
Undang-undang yang
berlaku di Indonesia :
ñ UUD 45 18/8/45
– 27/12/49 NKRI
ñ UUD RIS 27/7/49
– 17/8/50 RIS / FEDERAL
ñ UUDS 1950 18/8/50
– 5/7/59 NKRI
ñ UUD 45 5/7/59
– sekarang
Pada 1950, Indonesia masih menggunakan
UUDS maka pada tahun 1955 diadakan pemilu untuk DPR dan Dewan Konstituante.
Karena Dewan Konstituante gagal, maka dikeluarkanlah dekrit Presiden pada 5
Juli 1959.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar